Pentingnya Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024, Bawaslu Torut Akomodir Saran Insan Pers

TORAJA UTARA - Dalam melakukan pengawasan bersama pada Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Toraja Utara laksanakan Media Gathering, Kamis (14/12/2023).

Dalam kesempatannya, Bonnie Freedom selaku anggota Bawaslu Toraja Utara Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, mengatakan bahwa dalam mensukseskan pengawasan bersama pada pemilu 2024, dibutuhkan peran media.

Baca juga: Kawasan Mamminasata Pengembangan Transportasi, Bappenas dan Australia Fasilitasi Pemprov Sulsel

Melalui penjelasannya tersebut, Bonnie menyampaikan bahwa terkait pemberitaan akan adanya keterlibatan ASN dalam menyatakan dukungan kepada salah satu calon untuk lakukan pendataan, itu sudah ditindak lanjuti ke KASN.

Sementara pada tahapan kampanye melalui media, Bonnie menerangkan jika itu dimulai pada tanggal 21 Januari sampai 10 Februari 2024.

Baca juga: Kolaborasi KKNTDW, UPRI Susul Ratusan Perguruan Tinggi di Sulsel

"Jadi untuk kampanye melalui media Itu dimulai pada tanggal 21 Januari sampai 10 Februari 2024. Jadi kami imbau agar sama-sama kita ikuti jadwal karena pelanggaran tersebut bisa ke pelanggaran pidana, " kata Bonnie.

Untuk itu Bonnie juga mengatakan bahwa kerja-kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan itu berdasarkan amanah UU 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu yang ada sesuai tahapan pemilu maupun PKPU 15 Tahun 2023 dalam melaksanakan kampanye.

Baca juga: Universitas Mercu Buana dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Tandatangani MOU Tentang Penelitian, Pendidikan Teknik dan Vokasional

"Di sini kami sangat mengharapkan bantuan media sebagai sarana informasi maupun saran positif dalam melakukan pengawasan bersama, " pungkas Bonnie

Dikesempatan yang sama lewat zoom meeting, Brikken Linde Bonting  selaku Ketua Bawaslu Toraja Utara menyampaikan bahwa dalam mensukseskan kerja pengawasan pemilu 2024, peran media sangat penting.

Baca juga: Sepakati Kerja Sama di Bidang Hukum & HAM dan Peradilan, Kemenkumham Jateng - Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Teken Nota Kesepahaman

"Peran media sangat kami butuhkan sebagai corong sarana Informasi publik. Untuk itu informasi yang disuguhkan oleh media melalui pemberitaan sebelumnya terkait dugaan keterlibatan oknum ASN, itu sudah kami tindak lanjuti, " kata Brikken.

Dan langkah-langkah yang sudah dilakukan tutur Brikken, sudah memanggil sebagai klarifikasi pernyataan yang bersangkutan yang mengatakan adanya dugaan keterlibatan ASN dalam dukungan ke salah satu calon.

Baca juga: Kadispenad: Kemitraan TNI AD Dengan Media Massa, Wahana Silaturahmi dan Penyampaian Informasi

Melalui kegiatan Media Gathering tersebut, unsur Pimpinan Bawaslu Torut, Bonnie Freedom menerima saran pendapat dari para insan pers untuk dibawah ke tingkat rapat pimpinan.

(Widian)